SURAT EDARAN MENPAN NOMOR 41 TAHUN 2020, ASN (PNS) YANG MUDIK TANPA IZIN DAPAT DIKENAI SANKSI DISIPLIN

 Surat Edaran Menpan RB Nomor 41 Tahun 2020

Surat Edaran Menpan RB Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas SE Menpan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Salah satu point SE Menpan Nomor 11 Tahun 2020 adalah ASN (PNS) yang Mudik Tanpa Izin Dapat Dikenai Sanksi Disiplin.

1. Berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, buat mencegah perluasan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah &/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah menjadi berikut:

a. Larangan Keglatan Bepergian dan/atau Kegiatan Mudik

1) Untuk mencegah dan memanimalisir penyebaran, dan mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh gerak penduduk & satu wilayah ke daerah lainnya pada Indonesia, Aparatur SipiI Negara & keluarganya tidak boleh melakukan kegiatan perjalanan ke Iuar daerah &/atau aktivitas pulang kampung lainnya hingga menggunakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan higienis & COVID-19.

2) Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dan atasan masing-masing.

3) Para Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/ Lembaga/ Daerah memastikan agar Aparatur Sipil Negara di Iingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja.

B. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19

1) AparaturSipil Negara supaya:

a) selalu menggunakan masker waktu berada atau berkegiatan di luar rumah tan pa kecuali; &

b) mengungkapkan keterangan yang positif & benar (bukan berita hoax) pada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

2) Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Kementerian/ Lembaga/ Daerah supaya menyusun kebijakan internal buat meringankan beban pegawai dankeluarganya yang terdampak COVID-19.

C. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara supaya mengajak masyarakat di Iingkungan loka tinggalnya buat:

1) nir bepergian ke luar wilayah &/atau aktivitas pulang kampung dalam rangka Han Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun aktivitas ke luar daerah lainnya sampai dengan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih berdasarkan COVID-19

2) selalu memakai masker waktu berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;

3) menjaga jarak kondusif waktu melakukan komunikasi antar individu (social/physical distancing):

4) secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban warga yang Iebih membutuhkan pada lebih kurang loka tinggalnya; dan

5) menerapkan konduite hidup bersih & sehat.

Selengkapnya silahkan download Surat Edaran Menpan RB Nomor 41 Tahun 2020

Link download

Demikian isi sdlainan Surat Edaran Menpan RB Nomor 41 Tahun 2020tentang Perubahan Atas SE Menpan Nomor 36 Tahun 2020. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.