SURAT EDARAN BKN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS (ASN) YANG MUDIK PADA MASA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE2019 (COVID-19)

ainamulyana.blogspot.com.Surat Edaran BKN Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS (ASN) yang Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (Covid-19). Adapun latar belakang diterbitkannya SE ini adalah Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020  tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, perlu Memberikan pedoman dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negarayang melanggar.

Maksud dan tujuan Surat Edaran BKN Nomor 11/SE/IV/2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (Covid-19), yaitu:

a. Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar wilayah &/atau kegiatan mudik pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (COVID-19).

B. Untuk mempertinggi kedisiplinan Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat CoronaVirus Disease 2019(COVID-19).

Ruang lingkup Surat Edaran BKN Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS (ASN) Yang Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (Covid-19) ini meliputi:

a. Pemantauan aktivitas Aparatur Sipil Negara dalam masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19).

B. Kategori pelanggaran & jenis hukuman disiplin.

Dasar Hukum diterbitkan Surat Edaran BKN Nomor 11 Tahun 2020 merupakan

a. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Peraturan PemerintahNomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

c. PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

D. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun2020 tentang Pengendalian Transportasi SelamaMasa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

E. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergianke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik dan / atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Isi Surat Edaran Surat Edaran BKN Nomor 11/SE/IV/2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (Covid-19), adalah menjadi berikut:

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Aparatur Sipil Negara, telah diterbitkan beberapa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, antara lain Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk menindaklanjuti Surat  Edaran dimaksud, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemantauan atau Pengawasan Aktivitas Aparatur Sipil Negara

1) Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pemantauan atau supervisi secara ketat terhadap kegiatan Aparatur Sipil Negara pada lingkungannya masing-masing, khususnya yg terkait dengan konvoi atau aktivitas bepergianke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat CoronaVirus Disease2019 (COVID-19).

2) Pejabat Pembina Kepegawaian agar terus mendorong kiprah serta Aparatur Sipil Negara pada upaya pencegahan penyebaran COVID-19 baik pada lingkungan kerja, loka tinggal,juga masyarakat.

Tiga) Pejabat Pembina Kepegawaian menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang permanen melakukan kegiatan perjalanan ke luar daerah dan /atau aktivitas mudik.

4) Mekanisme pemantauan atau supervisi sebagaimana dimaksud dalam nomor 1) diatur sinkron kebutuhan sang masing-masing instansi.

B. Kategori Pelanggaran dan Penjatuhan Hukuman Disiplin

1) Pelanggaran disiplin berupa aktivitas perjalanan &/atau kegiatan pulang kampung bagi Aparatur Sipil Negara mengkategorikan sebagai berikut:

a) Kategori I, yaitu Aparatur Sipil Negara yg melakukan kegiatan perjalanan ke luar wilayah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai lepas 30 Maret2020 atau pada waktu diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah &/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

B) Kategori II, yaitu Aparatur Sipil Negara yg melakukan aktivitas perjalanan ke luar daerah &/atau aktivitas mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada waktu diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah &/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

C) Kategori III, yaitu Aparatur Sipil Negara yg melakukan kegiatan perjalanan ke luar daerahd an/atau aktivitas mudik terhitung mulai lepas 9 April 2020 atau pada waktu diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan / atau Kegiatan Mudik & / atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Dua) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan sanksi disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yg terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

3) Dalam hal pelanggaran disiplin dilakukan Aparatur Sipil Negara pada waktu:

a) telah disampaikannya imbauan supaya tidak melakukan aktivitas mudik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 maka dinilai membawa imbas atau akibat pada unit kerja sehingga bisa dijatuhi sanksi disiplin taraf ringan.

B) sudah ditetapkannya embargo kegiatan bepergian keluar wilayah dan/atau aktivitas pulang kampung bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalamSurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 & Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 maka dinilai membawa efek atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara sehingga bisa dijatuhi hukuman disiplin taraf sedang atauberat.

4) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengelola kepegawaian instansi pusat & daerah wajib melakukan entry data hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin atas larangan kegiatan bepergian keluar daerah & / atau aktivitas mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (COVID-19) kedalam aplikasi SAPK dalam alamat web https://sapk.Bkn.Go.Id

Surat Edaran BKN Nomor 11/SE/IV/2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (Covid-19) ini mulai berlaku sejak lepas ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (COVID-19) yg ditetapkan oleh Pemerintah.