PP NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN THR TAHUN 2020 KEPADA PNS, TNI, POLRI, PENSIUNAN

 PP Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian THR Kepada PNS, TNI, POLRI, Pensiunan Tahun 2020

PP Nomor 24 Tahun 2 0 2 0 Tentang Pemberian THR Tahun 2 0 2 0 Kepada PNS , TNI , POLRI , Pensiun an, diterbitkan dengan pertimbangan bahwa a) pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan statusnya sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya sehingga telah dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing); b) penyebaran Corona Virus Dbeclse 2019 (COWD-l9) juga berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dan kemampuan keuangan negara.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2 0 2 0 Tentang Pemberian THR Kepada PNS, TNI, POLRI, Pensiunan Tahun 2020 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada:

a. PNS;

b. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

c. Anggota POLRI;

d. PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota POLRI yangditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

e. PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota POLRI yg ditugaskan pada luar instansi pemerintah baik pada dalam juga di luar negeri yg gajinya dibayar oleh instansi induknya;

f. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu;

g. Penerima gaji terusan berdasarkan PNS, Prajurit TNI, atauAnggota POLRI yang mangkat global, tewas, atau gugur;

h. Penerima honor berdasarkan PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota POLRI yg dinyatakan hilang;

i. Hakim pada jabatan Hakim Madya Muda ke bawah,atau hakim dengan pangkat Kolonel kebawah, di lingkungan Mahkamah Agung & badan peradilan yang berada dibawahnya;

j. Penerima Pensiun atau Tunjangan;

k. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU;

l. Pegawai lainnya yg diangkat sang pejabat yang memiliki wewenang sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. Calon PNS.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2 0 2 0 Tentang Pemberian THR Tahun 2020 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjanga, menyatakan bahwa PNS/Prajurit TNl/Anggota POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e meliputi PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI dalam jabatan:

a. Administrator atau pada jabatan yang setara jabatan administrator;

b. Pengawas atau pada jabatan yg setara jabatan pengawas;

c. Fungsional ahli madya;

d. Fungsional ahli belia;

e. Fungsional ahli pertama;

f.  fungsional penyelia;

g. Fungsional mahir;

h. Fungsional terampil;

i.  fungsional pemula; dan

j.  pelaksana.

Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2 0 2 0 Tentang Pemberian THR Tahun 2020 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjanga, menyatakan bahwa PNS/Prajurit TNl/Anggota POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e meliputi PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI dalam jabatan:

(1) Pegawai non-PNS dalam LNS, LPP, atau BLU dan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf k & alfabet I harus memenuhi persyaratansebagai berikut:

a. Masyarakat negara Indonesia;

b. Telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja dalam lembaga yg bersangkutan;

c. Pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; &

d. Diangkat sang pejabat yg mempunyai wewenang & telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai non-PNS dalam LNS, LPP, atau BLU sebagaimana dimaksud pada Pasal dua alfabet k adalah pegawai non-PNS yg bekerja secara penuh pada LNS, LPP, atau BLU dalam jabatan yang setara menggunakan jabatan:

a. Administrator;

b. Pengawas;

c. Fungsional ahli madya;

d. Fungsional ahli belia;

e. Fungsional ahli pertama;

f. Fungsional penyelia;

g. Fungsional mahir;

h. Fungsional terampil;

i. Fungsional pemula; &

j. Pelaksana.

(3) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal dua alfabet I adalah pegawai non-PNS yg bekerja secara penuh pada lembaga selain LNS, LPP, atau BLU dalam jabatan yg setara dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (dua) huruf a sampai dengan alfabet j.

(4) LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (dua),ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang eksploitasi aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 2 0 2 0,menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada:

a. Pejabat Negara, kecuali hakim dalam jabatan hakim madya muda kebawah atau hakim dengan pangkat kolonel kebawah pada lingkungan Mahkamah Agung & badan peradilan yang berada dibawahnya;

b. Wakil menteri;

c. PNS, Prajurit TNI, & Anggota POLRI dalam jabatan pimpinan tinggi atau pada jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;

d. PNS, Prajurit TNI, & Anggota POLRI dalam jabatan fungsional pakar utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli primer;

e. Dewan Pengawas BLU;

f. Dewan Pengawas LPP;

g. Staf khusus di lingkungan kementerian;

h. Hakim Ad Hoc;

i. Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;

j. Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pejabat Pengelola BLU, dan pejabat lain yg hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat menggunakan Pejabat Negara, wakil menteri, pejabat pada jabatan pimpinan tinggi, atau pejabat dalam jabatan fungsional pakar primer;

k. PNS, Prajurit TNI, & Anggota POLRI yang sedangmenjalani cuti pada luar tanggungan negara; &

l. PNS, Prajurit TNI, & Anggota POLRI yang sedangditugaskan pada luar instansi pemerintah baik pada dalammaupun di luar negeri yang gajinya dibayar olehinstansi tempat penugasan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dalam 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

(dua) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada dua (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebanyak penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yg bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2 0 2 0 Tentang Pemberian THR Kepada PNS, TNI, POLRI, Pensiunan Tahun 2020 menyatakan bahwa Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan hakim dalam jabatan hakim madya muda kebawah atau hakim dengan pangkat kolonel kebawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, paling banyak meliputi:

a. Honor pokok;

b. Tunjangan keluarga; dan

c. Tunjangan jabatan atau tunjangan generik.

 PP Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian THR Tahun 2020 Kepada PNS, TNI, POLRI, Pensiunan

Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2 0 2 0 Tentang Pemberian THR Kepada PNS, TNI, POLRI, Pensiunan Tahun 2020 menyatakan bahwa Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi:

a. Penerima honor terusan dari PNS, Prajurit TNI, atauAnggota POLRI yg meninggal dunia, mangkat , atau gugur; atau

b. Penerima honor menurut PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yg dinyatakan hilang, yaitu sebanyak penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya & anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI bekerja.

Pasal 9

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi:

a. Penerima Pensiun paling banyak meliputi:

1. Purna tugas pokok;

2. Tunjangan keluarga; &/atau

tiga. Tunjangan tambahan penghasilan;

b. Penerima Pensiun terusan berdasarkan pensiunan PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yg meninggal global, meninggal, atau gugur, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan purna tugas terusan dalam 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya;

c. Penerima Pensiun dari pensiunan PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota POLRI yg dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun pada 2 (2) bulan sebelum bulan Hari Raya; atau

d. Penerima Tunjangan yaitu sebanyak tunjangan sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi pegawai non-PNS dalam LNS, LPP, dan pegawai lainnya, yaitu sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang adalah bagian nir terpisahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(dua) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (l) diberikan bagi pegawai non-PNS dalam BLU yaitu sebanyak komponen gaji dalam remunerasi, paling tinggi sebanyak penghasilan yg diberikan pada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada jabatan yg setara.

(tiga) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (dua) harus memperhatikan paling banyak mencakup honor pokok, tunjangan famili, dan tunjangan jabatan atau tunjangan generik, yg diberikan pada PNS.

Pasal 11

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak mencakup:

a. 80% (delapan puluh persen) berdasarkan gaji utama PNS;

b. Tunjangan keluarga; dan

c. Tunjangan jabatan atau tunjangan generik.

Pasal 12

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) nir termasuk jenis tunjangan kinerja, bonus kineda, bonus kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, sertifikasi atau tunjangan spesifik gunr dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi pengajar PNS, bonus khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, & tunjangan lain yg sejenis menggunakan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yg ditetapkan menggunakan peraturan perundangundangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain pada luar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 sampai menggunakan Pasal 11.

Pasal 13PP Nomor 24 Tahun 2 0 2 0  Tentang Pemberian THR Kepada PNS , TNI , POLRI , Pensiun an Tahun 2 0 2 0menyatakan bahwa

(l) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, pegawai non-PNS dalam LNS, LPP, atau BLU, dan pegawai lainnya, mendapat lebih berdasarkan 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) maka Trnjangan Hari Raya diberikan salah satu yg jumlahnya lebih besar .

(2) Dalam hal PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, pegawai non-PNS dalam LNS, LPP, atau BLU, dan pegawai lainnya, menerima lebih dari I (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tadi merupakan utang & harus mengembalikan kepada negara sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, pegawai non-PNS dalam LNS, LPP, atau BLU, dan pegawai lainnya, sekaligus menjadi Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Ttrnjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/ duda.

Pasal 14

(1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) nir dikenakan rabat iuran &/atau potongan lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

(dua) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan & ditanggung pemerintah.

Pasal 15

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(dua) Dalam hal TUnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan sesudah lepas Hari Raya.

Pasal 16PP Nomor 24 Tahun 2 0 2 0  Tentang Pemberian THR Kepada PNS , TNI , POLRI , Pensiun an Tahun 2 0 2 0menyatakan bahwa Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:

1. PNS yg bekerja pada Pemerintah Pusat;

2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

3. Anggota POLRI;

4. Hakim dalam jabatan hakim madya muda kebawah, atau hakim dengan pangkat kolonel kebawah, pada lingkungan Mahkamah Agung & badan peradilan yang berada dibawahnya;

lima. Penerima Pensiun;

6. Penerima Trnjangan;

7. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU & pegawai lainnya yg gajinya dibayar menurut Anggaran Pendapatan & Belanja Negara; dan 8. Calon PNS dalam Pemerintah Pusat.

B. Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah bagi:

1. PNS yg bekerja dalam Pemerintah Daerah;

2. Pegawai non-PNS pada LNS atau BLU dan pegawai lainnya yang gajinya dibayar menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; &

3. Caion PNS pada Pemerintah Daerah.

Pasal 17 PP Nomor 24 Tahun 2 0 2 0

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis anugerah Tunjangan Hari Raya yg bersumber berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur menggunakan Peraturan Menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis anugerah Trnjangan Hari Raya yg bersumber menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur menggunakan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang adalah pelaksanaan berdasarkan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, & Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349); &

b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan & Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6350), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang nir bertentangan dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, & Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349); &

b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dalam Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6350), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20PP Nomor 24 Tahun 2 0 2 0  Tentang Pemberian THR Kepada PNS , TNI , POLRI , Pensiun an Tahun 2 0 2 0menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini menggunakan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Selengkapnya silahkan download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2 0 2 0 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, aan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Selengkapnya silahkan Link download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2 0 2 0(disini)

Demikian itormasi tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2 0 2 0. Semoga ada manfaatnya