PP NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PSBB, KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 2020, DAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 SEBAGAI REGULASI PENANGANAN CORONA

Dalam rangka pengananan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2 0 2 0 Tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam Penanganan Corona, Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional aan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

 PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

1) PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam Penanganan Corona

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Adapun yang dimaksud PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam Penanganan Corona adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wajib memenuhi kriteria menjadi berikut:

a. Jumlah perkara danlatau jumlah kematian dampak penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan & cepat ke beberapa daerah; dan

b. Masih ada kaitan epidemiologis menggunakan peristiwa serupa di daerah atau negara lain.

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) paling sedikit meliputi:

a. Peliburan sekolah & tempat kerja;

b. Restriksi aktivitas keagamaan; dan/atau

c. Restriksi aktivitas di tempat atau fasilitas generik.

Pembatasan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam bagian (a) & (b) di atas wajib permanen mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Sedangkan Pembatasan kegiatan sebagaimana bagian (c) dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kcbutuhan dasar penduduk.

Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan sang menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pembatasan Sosial Berskala Besar ini diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama menggunakan banyak sekali pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan memutuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019 (COVID-19). Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bisa mengusulkan pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan buat tetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah eksklusif. Apabila menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), ketua wilayah pada daerah tertentu harus melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Link download PP Nomor 21 Tahun 2 0 2 0 Tentang PSBB (disini)

2. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

 Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Isi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yakni 1) Menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan 2) Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lndonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Link download Keppres Nomor 11 Tahun 2020 (disini)

3.Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

 Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional aan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini didasarkan Pandemi Corona Virus Disase 2019 (Covid- 19) di Indonesia sudah merupakan kegentingan yang memaksa. Berikut ini latar belakang diterbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yakni:

a) Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membawa risiko bagi kesehatan warga dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yg terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia.

B) Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga secara konkret telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi akbar bagi perekonomian sebagian akbar negara-negara pada semua dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan menurun menurut 3% (3 persen) sebagai hanya 1,5% (satu koma 5 persen) atau bahkan lebih rendah berdasarkan itu.

C) Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) jugaberpotensi mengganggu kegiatan perekonomian pada Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yg diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung pada seberapa usang & seberapa parah penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan aktivitas warga & kegiatan ekonomi.

D) Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi pada perubahan pada postur Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 asal berdasarkan terganggunya kegiatan ekonomi atau pun kebalikannya. Gangguan kegiatan ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 menurut sisi Pendapatan Negara.

E) Respon kebijakan keuangan negara & fiskal diperlukan buat menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diantaranya berupa peningkatan belanja buat mitigasi risiko kesehatan, melindungi rakyat dan menjaga kegiatan usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mensugesti APBN Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan.

F) Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) telah berdampak jua terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yg ditunjukkan menggunakan penurulnan banyak sekali kegiatan ekonomi domestik lantaran langkah-langkah penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yg perlu dimitigasi beserta oleh Pemerintah juga koordinasi kebijakan pada KSSK, sehingga diperlukan aneka macam upaya Pemerintah dan lembaga terkait buat melakukan tindakan antisipasi (forward looking) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

G) Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menaruh dampak & mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi dunia, memerlukan kebijakan & langkah-langkah luar biasa (ertraordinary) pada bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan & keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang wajib segera diambil Pemerintah dan forum-lembaga terkait guna mengatasi syarat mendesak tadi dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, menggunakan penekanan dalam belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan dunia bisnis yg terdampak. Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat aturan yg memadai buat menaruh landasan yang bertenaga bagi Pemerintah dan forum-forum terkait buat pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2OO9, syarat tersebut pada atas telah memenuhi parameter menjadi kegentingan yg memaksa dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang antara lain:

a. Lantaran adanya kebutuhan mendesak untuk merampungkan masalah hukum secara cepat dari Undang-Undang;

b. Undang-Undang yg diharapkan belum ada sebagai akibatnya terjadi kekosongan aturan atau tidak memadainya Undang-Undang yg waktu ini ada; &

c. Syarat kekosongan hukum yang tidak bisa diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara mekanisme biasa yang memerlukan saat yang relatif lama sedangkan keadaan yg mendesak tadi perlu kepastian buat diselesaikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam kegentingan yang memaksa karena didasarkan Pandemi Corona Virus Disase 2019 (Covid- 19) di Indonesia, serta mengacu kapada ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, Presiden telah menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional aan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Untuk mengetehui isi Perppu Nomor 1 Tahun 2020silahkan download Naskah atau Salinan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 melalui link di bawah ini.

Link download Perppu Nomor 1 Tahun 2020 (disini)

Demikian informasi tentang Pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2 0 2 0 Tentang PSBB, Keppres Nomor 11 Tahun 2020, dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona di Indonesia.Semoga ada manfaatnya, terima kasih.