PP NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS

 PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS

Dalam penjelasan dinyatakan bahwaPeraturan Pemerintah – PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil), dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan untuk kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada PyB dalam pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. Namun demikian, apabila terjadi pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, Presiden dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan.

Untuk pemenuhan kebutuhan organisasi & pengembangan karier PNS, pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yg lain dapat dilakukan dalam satu instansi & antar instansi melalui uji kompetensi sesuai menggunakan persyaratan & ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain JPT, menjadi jaminan karier PNS yg ditugaskan, perlu diatur kembali terkait menggunakan ketentuan batas usia pensiun pejabat fungsional yang diberhentikan sementara. Lebih lanjut, selain mutasi danf atau promosi, pengembangan karier juga dapat dilakukan melalui penugasan lingkungan instansi pemerintah atau pada luar instansi pemerintah yg dilaksanakan dalam rangka optimalisasi aplikasi tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

PadaPeraturan Pemerintah – PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil), ditegaskan bahwa dalam hal pengembangan karier PNS dalam JF, Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF, dan pengangkatan PNS dalam JF dilakukan melalui pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan, pengangkatan penyesuaian/inpassing, dan promosi. Selain itu, dengan adanya penetapan kedudukan JF tersebut, maka Instansi Pembina memiliki tugas pula dalam menyusun informasi faktor  jabatan untuk evaluasi jabatan.

Salah satu hak bagi PNS yaitu pengembangan kompetensi dan cuti. Pada dasarnya pengembangan kompetensi adalah merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Saat ini, metode yang tepat dalam pengembangan kompetensi yaitu pendekatan sistem pembelaj ararL terintegrasi (corporate uniuersitg). Sedangkan cuti dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan hak atas kesegaran  jasmani dan rohani PNS.

Terkait dengan hak cuti PNS, dengan diberlakunya Peraturan Pemerintah – PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada kabar gembira bagi Bapak/Ibu Guru, karena Bapak/Ibu guru berhak juga untuk memperoleh Cuti Tahunan. Hal ditegaskan dalam pasal 1 ayat 22 PP Nomor 17 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 315 dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 diubah, sehingga berbunyi “PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan.”

Selain itu terdapat kebijakan Cuti yang sangat manusiawi dalam Peraturan Pemerintah – PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. Hal ini terlihat dalam pasal 1 ayat 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 yang menyatakan Ketentuan Pasal 320 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) PNS yg sakit berhak atas perlop sakit, dengan ketentuan PNS yg bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis pada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang buat menaruh hak atas perlop sakit menggunakan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam juga luar negeri yg memiliki izin praktek yang dikeluarkan sang pejabatl instansi yg berwenang.

(dua) Surat informasi dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan mengenai perlunya diberikan perlop, lamanya cuti, dan keterangan lain yg dibutuhkan.

(3) Hak atas perlop sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan buat waktu paling usang 1 (satu) tahun.

(4) Jangka ketika cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (dua) dapat ditambah buat paling usang 6 (enam) bulan jika diharapkan, berdasarkan surat fakta tim penguji kesehatan yg ditetapkan sang Menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(5) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan  oleh  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

6) Jika menurut hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (lima) PNS belum sembuh berdasarkan penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan menggunakan hormat berdasarkan Jabatannya lantaran sakit menggunakan menerima uang tunggu sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penataan birokrasi adalah galat satu kebijakan pemerintah yg bertujuan galat satunya adalah buat penyederhanaan birokrasi. Kebijakan ini bisa berdampak terhadap perubahan pengaturan manajemen aparatur sipil negara pada instansi pemerintah maka Presiden bisa menerbitkan Peraturan Presiden. Adalah tugas pemerintah buat permanen dapat menjamin karier dan juga hak PNS yang terkena efek penataan birokrasi dalam penyelenggaraan manajemen.

Peraturan Pemerintah – PP Nomor 17 Tahun 2020 ini berisi ketentuan mengenai beberapa perubahan dalam ketentuan Manajemen PNS yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan Presiden, kedudukan JF, mutasi JPT, penugasan PNS, pengembangan kompetensi, BUP Pejabat Fungsional yang diberhentikan sementara, dan ketentuan penyetaraan jabatan akibat dari penataan birokrasi.

Link download Peraturan Pemerintah –PP  Nomor 17 Tahun  2020 (disini)

Demikian informasi tentang Peraturan Pemerintah – PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil). Semoga ada manfaatnya, terima kasih.