PERMENPAN RB NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

 Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam Pasal 1 Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dinyatakan bahwa dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Agen Perubahan (Agent of Change) merupakan individu/gerombolan yg terlibat dalam merencanakan perubahan dan mengimplementasikannya.

Dua. Evaluasi Eksternal merupakan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh unit pengelola reformasi birokrasi nasional.

Tiga. Kertas Kerja adalah lbr isian/jawaban atas pertanyaan yg herbi penilaian berdikari aplikasi reformasi birokrasi.

4. Konsensus merupakan proses buat menghasilkan atau berakibat kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama.

5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yg selanjutnya disingkat PMPRB merupakan model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management & dipakai sebagai metode untuk melakukan evaluasi dan analisis yg menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

6. Asesor adalah pegawai di lingkungan instansi pemerintah yg melakukan PMPRB di taraf kementerian/forum dan pemerintah wilayah ataupun taraf Unit Kerja.

7. Tim asesor adalah tim yang dibuat untuk melakukan PMPRB di kementerian/forum/pemerintah wilayah.

8. Unit Kerja merupakan unit organisasi eselon 1 dan unit kerja berdikari pada kementerian/forum dan pemerintah wilayah.

Pasal 2 Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa Pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan instrumen:

a. Bagi Asesor internal kementerian/forum & pemerintah wilayah dalam melakukan evaluasi mandiri aplikasi reformasi birokrasi di instansinya; &

b. Bagi evaluator eksternal pada melakukan validasi atas hasil PMPRB setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yg disampaikan pada Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3 Peraturan Menpan RB (Permenpan RB) Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa:

(1) Pedoman evaluasi reformasi birokrasi dalam kementerian/forum & pemerintah wilayah memuat:

a. Pendahuluan;

b. PMPRB;

c. Evaluasi Eksternal pelaksanaan reformasi birokrasi;

d. Penutup.

(2) Pedoman penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4 Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa (1) PMPRB di internal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh inspektur jenderal/inspektur utama/inspektur/kepala unit pengawasan internal instansi yang menggunakan nama lain. (2) PMPRB di satuan kerja/Unit Kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh sekretaris direktorat jenderal, sekretaris deputi, sekretaris badan, sekretaris pusat, sekretaris organisasi perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah. (3) Apabila diperlukan, pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan kepala satuan/Unit Kerja dapat menetapkan ketentuan teknis internal yang diperlukan dalam pelaksanaan PMPRB.

Pasal 5 Peraturan Menpan RB (Permenpan RB) Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa (1) Hasil PMPRB di satuan kerja/Unit Kerja direviu oleh inspektur jenderal/inspektur utama/inspektur/kepala unit pengawasan internal instansi yang menggunakan nama lain secara daring. (2) Inspektur jenderal/inspektur utama/inspektur/kepala unit pengawasan internal instansi yang menggunakan nama lain setelah selesai melakuan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kompilasi PMPRB di satuan kerja/unit kerja dan instansi. (3) Kompilasi PMPRB di satuan kerja/Unit Kerja dan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hasil PMPRB instansi pemerintah dan disampaikan kepada Sekretaris kementerian/lembaga/daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat. (4) Hasil PMPRB disampaikan oleh sekretaris kementerian/lembaga/daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara daring.

Pasal 6 Peraturan Menpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa (1) Hasil PMPRB akan dilakukan Evaluasi Ekternal terhadapnya untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Dalam melaksanakan Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dibantu oleh kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah. (3) Penugasan Evaluasi Eksternal ditetapkan melalui surat tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7 Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakanbahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyusun profil pelaksanaan reformasi birokrasi nasional berdasrkan hasil Evaluasi Eksternal.

Pasal 8 Permenpan RB) Nomor 26 Tahun 2020, menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana sudah diubah menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220); dan

dua. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576), dicabut & dinyatakan tidak berlaku

Link download Salinan dan Lampiran Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 (disini)

Demikian informasi tentang Peraturan Menpan RB (Permenpan RB) Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.