PERMENKEU (PMK) NOMOR 40/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

 PERMENKEU (PMK) NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

Pemerintah telah menerbitkan Perubahan tentang Juknis Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 dengan menerbitkan Permenkeu atau PMK Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang PMK Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya aturan ini Kepala Desa memiliki regulasi yang memadai untuk mengalokasi dana desa guna pencegahan dampak penyebaran virus corona (covid-19).

Salah satu pasal dalam Permenkeu Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan buat membiayai pembangunan & pemberdayaan warga ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hayati manusia serta penanggulangan kemiskinan & dituangkan pada rencana kerja PemerintahDesa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi pengaruh ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease2019 COVID-19), antaralain berupa:

a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease2019(COV7D-19); dan/atau

b. Jaring pengamansosialdiDesa.

Penggunaan Dana Desa berpedoman pada prioritaspenggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi.

Dinyatakan pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Jaring pengaman sosial di Desa, berupa BLT Desa pada keluarga miskin atau nir mampudi Desa menjadi famili penerima manfaat. Pemerintah Desa harus menganggarkan & melaksanakan kegiatan BLT Desa; Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagaiberikut:

a. Keluarga miskin atau nir sanggup yang berdomisili di Desa bersangkutan; &

b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan(PKH), Kartu Sembako, & KartuPra Kerja.

Pendataancalon penerima BLT Desas mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari KementerianSosial.

Besaran BLT Desa ditetapkan sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per famili penerima manfaat perbulan, dibayarkan setiap bulan selama tiga (3) bulan. BLT Desa, dianggarkan dalam APBDespaling banyak sebanyak 35% (tiga puluhlima %) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan. Dalam hal besaran Dana Desa buat BLT Desa tidak mencukupi, ketua desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tadi sehabis mendapat persetujuan dari bupati / wali kota atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan mengenai kriteria, prosedur pendataan,penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa & aplikasi pemberian BLT Desa dilaksanakan sinkron menggunakan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi.

Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk aplikasi penyaluran BLT Desa. Pemerintah & Pemda bisa melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.Tata cara pendampingan dilaksanakansesuai denganpedoman yang ditetapkan sang kementerian teknis terkait.

Ditegaskan dalam PMK Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa ,bahwa dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa dapat dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran DanaDesatahap III tahun anggaran berjalan; Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Menetri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa melalui link di bawah ini

Link download PMK Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (disini)

Demikian informasdi tentang Permenkeu (PMK) Nomor 40 tahun 2020 Tentang Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.