PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN CORONA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

 Permendagri Nomor 20 Tahun 2020

Pemerintah telah menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan pertimbangan: a) bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat; b) bahwa telah dinyatakan Corona Virus Disease 2019 sebagai Pandemic oleh World Health Organization perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019; c) bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Adapun dasar diterbitkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, adalah 1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

Berikut ini salinan lengkap pasal demi pasal Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yg dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yg ditetapkan dengan Perda.

2. Pemda adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yg sebagai wewenang wilayah otonom.

Tiga. Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan sang pemerintah daerah & dpr wilayah berdasarkan asas swatantra & tugas pembantuan dengan prinsip swatantra seluas-luasnya dalam sistem & prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota.

5. Corona Virus Disease 2019 yg selanjutnya disebut COVID-19 merupakan penyakit menular yg ditimbulkan sang Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.

Pasal 2

(1) Pemda perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan pengaruh penularan COVID-19.

(2) Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD buat antisipasi & penanganan imbas penularan COVID-19.

Pasal tiga

(1) Untuk mengantisipasi dan menangani imbas penularan COVID-19, Kepala Daerah menciptakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah dari pertimbangan & rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

(2) Penanganan COVID-19 pada daerah dilakukan menggunakan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

(3) Pendanaan yg diperlukan buat keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yg dibebankan dalam APBD

Pasal 4

(1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal dua, Pemerintah Daerah bisa melakukan pengeluaran yg belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan pada rancangan perubahan APBD.

(dua) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung dalam belanja tidak terduga.

(3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah memakai:

a. Dana menurut hasil penjadwalan ulang capaian program dan aktivitas lainnya serta pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(4) Penjadwalan ulang capaian acara & aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (tiga) alfabet a diformulasikan terlebih dahulu pada perubahan dokumen pelaksanaan aturan satuan kerja perangkat daerah pada saat paling usang 1 (satu) hari.

Pasal 5

(1) Tata cara aplikasi, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja nir terduga buat mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan pengaruh penularan COVID-19 dilakukan menggunakan tahapan:

a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait menggunakan antisipasi dan penanganan impak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani pengaruh penularan COVID-19, paling usang 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum wilayah;

b. Pejabat pengelola keuangan wilayah selaku bendahara umum wilayah mencairkan belanja tidak terduga pada kepala perangkat wilayah yang secara fungsional terkait menggunakan antisipasi & penanganan imbas penularan COVID-19, paling usang 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya planning kebutuhan belanja;

c. Pencairan dana antisipasi dan penanganan efek penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sinkron dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

d. Pencairan sebagaimana dimaksud pada alfabet c diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat wilayah yg secara fungsional terkait menggunakan antisipasi dan penanganan pengaruh penularan COVID-19;

e. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri sang bendahara pengeluaran pada perangkat wilayah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi & penanganan efek penularan COVID19;

f. Kepala perangkat wilayah yg secara fungsional terkait menggunakan antisipasi & penanganan impak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik & keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya; &

g. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi & penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan sang kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait menggunakan antisipasi & penanganan impak penularan COVID-19, pada pejabat pengelola keuangan daerah menggunakan melampirkan bukti pengeluaran yang absah & lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada lepas diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini menggunakan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Link unduh – download Permendagri Nomor 20 Tahun 2020tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (pdf) —-disini—

Demikian informasi tentang Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 pdf tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Semoga ada manfaatnya.