NASKAH KETERANGAN PERS PRESIDEN RI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 (ADA KEBIJAKAN GRATIS TARIF LISTRIK DAN DISKON TARIF LISTRIK)

 NASKAH TRANSKIP KETERANGAN PERS PRESIDEN RI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA (COVID-19)

Dalam Keterangan Pers Presiden RI tentang Program Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 ada beberapa kebijakan yang akan diterapkan, yakn peningkatan jumlah Penerima PKH, peningkatan jumlah Penerima Kartu Pekerja Sosial, peningkatan jumlah Penerima Kartu Sembako, Kebijakan gratis tarif listrik dan diskon tarif listrik, serta antisipasi kebutuhan pokok, serta keringanan bayar kredit.

Berikut ini Transkrip/Naskah lengkap Keterangan Pers Presiden RI Program Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 (Corona).

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu?Alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore,

Salam sejahtera buat kita semuanya,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa & se-Tanah Air, Pemerintah sudah tetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan rakyat. Dan sang karenanya, pemerintah memutuskan status kedaruratan kesehatan warga .

Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam Rapat Kabinet bahwa opsi yg kita pilih merupakan restriksi sosial berskala besar atau PSBB. Sesuai Undang-Undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yg berkoordinasi menggunakan Ketua Gugus Tugas COVID-19 dan ketua wilayah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah pula telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat buat melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut.

Dengan terbitnya PP ini semuanya kentara. Para ketua wilayah aku minta nir menciptakan kebijakan sendiri-sendiri yang nir terkoordinasi. Semua kebijakan pada daerah wajib sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor Undang-Undang dan PP serta Keppres tadi. Polisi Republik Indonesia jua bisa merogoh langkah-langkah penegakan aturan yg terukur dan sinkron Undang-Undang supaya PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah.

Bapak, Ibu, & Saudara-saudara sekalian yg saya hormati,

Kita wajib belajar menurut pengalaman menurut negara lain namun kita tidak sanggup menirunya begitu saja, karena semua negara mempunyai karakteristik khas masing-masing, mempunyai karakteristik khas masing-masing, baik itu luas daerah, jumlah penduduk, kedisiplinan, syarat geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, & lain-lain. Oleh karenanya, kita tidak boleh gegabah pada merumuskan strategi, semuanya harus dihitung, semuanya wajib dikalkulasi menggunakan cermat.

Dan inti kebijakan kita sangat kentara & tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat merupakan yg primer. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar. Yang kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial buat rakyat lapisan bawah supaya permanen mampu memenuhi kebutuhan pokok & menjaga daya beli. Ketiga, menjaga dunia bisnis utamanya bisnis mikro, usaha kecil, usaha menengah supaya permanen beroperasi dan mampu menjaga penyerapan energi kerjanya.

Dan pada kesempatan ini, aku akan penekanan pada penyiapan donasi buat warga lapisan bawah.

Pertama, tentang PKH. Jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan berdasarkan 9,2 juta menjadi 10 juta famili penerima manfaat, sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen. Misalnya, komponen mak hamil naik dari Rp2,4 juta sebagai Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini, Rp3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020.

Kedua, Kartu Sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan menurut 15,dua juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat, & nilainya naik 30 persen berdasarkan Rp150.000 menjadi Rp200.000, dan akan diberikan selama 9 bulan.

Yang ketiga, tentang Kartu Prakerja. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan berdasarkan Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini merupakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro & mini yg terdampak COVID-19. Dan nilai manfaatnya merupakan Rp650.000-1.000.000 per bulan selama 4 bulan ke depan.

Yang keempat, tentang tarif listrik. Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020.

Yang kelima, perihal antisipasi kebutuhan utama. Pemerintah mencadangkan Rp25 triliun buat pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar dan logistik.

Keenam, wacana keringanan pembayaran kredit. Bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, menggunakan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar, OJK sudah menerbitkan anggaran mengenai hal tersebut dan dimulai berlaku April ini, bulan April ini. Telah ditetapkan mekanisme pengajuannya, tanpa harus tiba ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA.

Saya rasa itu yang mampu sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Terima kasih.

Wassalamu?Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Transkrip Tanya Jawab

Ican (Kompas.Com) Kebijakan yg Bapak umumkan terkait relaksasi kredit belum jalan pada lapangan, banyak pengemudi ojek online & taksi yang masih ditagih sang debt collector. Lalu OJK juga mengakui aturan buat leasing belum rampung. Apa langkah selanjutnya buat memastikan kebijakan ini akan berjalan?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) Sudah saya konfirmasi ke OJK, dimulai bulan April ini sudah efektif. Saya juga telah menerima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, spesifik yg berkaitan menggunakan kredit tadi. Artinya, sekali lagi, bulan April ini sudah mampu berjalan.

Rafiq Pandjaitan (Kumparan) Yang pertama, mengapa memunculkan tentang darurat sipil, memang seberapa bahaya Virus Korona ini pada Republik Indonesia? Yang ke 2, bagaimana teknis aplikasi penerapan restriksi sosial berskala akbar atau PSBB, akankah diatur dalam PP atau perda, dan mulai berlaku kapan? Dan bukankah sekarang sebenarnya sudah PSBB, & kalau berlaku berlakunya pada daerah mana saja?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) Ya semua skenario itu kita siapkan, dari yg ringan, menurut yang moderat, sedang, juga yang terburuk. Darurat sipil itu kita siapkan jika memang terjadi keadaan yg abnormal, sehingga perangkat itu jua harus disiapkan & kita sampaikan, tetapi kalau keadaannya misalnya sekarang ini ya tentu saja nir.

Kemudian mengenai PSBB, baru saja saya tandatangani PP-nya dan Keppres-nya yg berkaitan dengan itu dan kita harapkan menurut setelah ditandatanganinya PP dan Keppres itu mulai efektif berjalan. Oleh karena itu, aku berharap supaya provinsi, kabupaten, & kota sesuai menggunakan Undang-Undang yg terdapat, silakan berkoordinasi menggunakan Ketua Satgas COVID-19 supaya semuanya kita mempunyai sebuah anggaran main yg sama, yaitu Undang-Undang, PP, & Keppres yang sudah tersebut baru saya saja saya tandatangani. Terima kasih.