MENURUT SIARAN PERS KEMENKEU, TPG GURU TAHUN 2020 AMAN DAN TETAP AKAN DIBAYARKAN

Menurut Siaran Pers Kemenkeu, TPG (Tunjangan Profesi Guru ) Tahun 2020 Aman Dan Tetap Akan Dibayarka n.Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Rahayu Puspasari menyampaikan bahwa “Penyesuaian alokasi dalam Perpres 54/2020 tidak akan mengubah ketersediaan dana tunjangan guru. Penyesuaian itu pun telah mempertimbangkan jumlah target penerima tunjangan guru, sebagaimana terdapat dalam data pokok Pendidikan 2020 di Kemendikbud. Hal ini guna memastikan para guru tetap menerima penghargaan dan tunjangan sesuai peraturan perundangan. Kegiatan belajar-mengajar pun diharapkan tak akan terganggu, mengingat sebagian besar dana BOS tidak mengalami penyesuaian.”

Selengakpanya berikut adalah salinan Siaran Pers tentang TPG Guru menggunakan Tanjuk Wabah Memburu, Negara Tetap pada Pihak Para Pengajar!.

Wabah Memburu, Negara Tetap pada Pihak Para Pengajar

Dikala bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Hirohito bergegas mengumpulkan para jenderal yang selamat. Pertanyaan pertama Sang Kaisar: ?Berapa jumlah pengajar yg tersisa?? Kisah Kaisar Hirohito ini menyiratkan pesan kuat bahwa global pendidikan merupakan sektor yg sangat krusial bagi keberlangsungan sebuah bangsa terlepas apapun syarat & situasi yang tengah dihadapi. Untuk itu, Pemerintah memperlihatkan komitmennya pada sektor pendidikan menjadi kunci kemajuan bangsa.

Semangat untuk melindungi dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 juga terlihat melalui upaya pemerintah dalam penyesuaian anggaran BOS. Pada Perpres 54/2020, memang terdapat penyesuaian anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Rp 54.315.611.400,- menjadi Rp 53.459.118.000,- dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari Rp 53.836.281.140,- menjadi Rp 50.881.143.000,-.  Dari tiga jenis alokasi BOS (BOS Reguler, BOS Afirmasi, BOS Kinerja), hanya satu saja yang mengalami penyesuaian, yakni BOS Kinerja. Pertimbangannya, BOS Reguler adalah komponen terbesar yang mendukung operasional semua sekolah. Dengan demikian sebagian besar sekolah tetap dapat menggunakan bantuan itu di masa pandemi, tanpa pengurangan. Sedangkan BOS Afirmasi ditujukan untuk sekolah di daerah tertinggal. “Demi melindungi saudara-saudara kita di daerah tersebut, bantuan ini pun tidak dikurangi,” ungkap Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti.

Yang dikurangi merupakan BOS Kinerja, lantaran donasi ini pada dasarnya merupakan bonus bagi sekolah-sekolah yg pengelolaannya baik. Dampak pengurangannya diproyeksikan nir besar karena pengurangan dilakukan dengan cara memperketat kriteria & kondisi bagi sekolah yang akan mendapatkannya, sehingga insentif lebih tepat target. Jadi, aturan BOS Kinerja disesuaikan tanpa menghilangkannya.

Demikian halnya dengan anggaran tunjangan guru. Penyesuaian alokasi dilakukan seraya mempertahankan agar para guru tetap menerima penghargaan dan tunjangan. Langkah yang dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana tunjangan guru yang masih ada di kas daerah (sisa tahun anggaran 2019). Misalnya, TPG (Tunjangan Profesi Guru) disesuaikan sebesar Rp2,98 triliun. Dasarnya, sampai dengan akhir Maret 2020 diketahui masih ada sisa dana tunjangan guru di kas daerah dengan jumlah sama (Rp2,98 triliun). Cara serupa akan  ditempuh untuk menyesuaikan pos-pos lain sehingga mendukung efisiensi.

Dengan istilah lain, penyesuaian alokasi pada Perpres 54/2020 tidak akan mengganti ketersediaan dana tunjangan pengajar. Penyesuaian itu pun telah mempertimbangkan jumlah sasaran penerima tunjangan pengajar, sebagaimana masih ada dalam data pokok Pendidikan 2020 pada Kemendikbud. Hal ini guna memastikan para guru permanen menerima penghargaan & tunjangan sinkron peraturan perundangan. Kegiatan belajar-mengajar pun dibutuhkan tidak akan terganggu, mengingat sebagian besar dana BOS nir mengalami penyesuaian.

Semangat itulah yg menjiwai penyesuaian APBN di masa pandemi Covid-19 ini. Penyesuaian memang dilakukan pada beberapa pos, tidak lain demi penekanan dalam penanganan imbas pandemi. Beberapa sektor terpaksa harus dikorbankan, tetapi yg kentara bukan pendidikan. Anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOP PAUD, & BOP Kesetaraan memang mengalami penyesuaian. Tetapi penyesuaian itu dilakukan dengan sangat hati-hati, agar jangan sampai mengganggu proses belajar-mengajar pada sekolah atau forum pendidikan lain.

Semua itu diupayakan demi mendukung global pendidikan & melindunginya menurut pengaruh pandemi, sekaligus mendukung pemerintah pada rencana akbar penyelamatan ekonomi pada masa sulit ini. Dukungan Pemerintah secara konsisten pada global pendidikan diperlukan membuahkan output yang semakin baik.

=================

Jadi Bapak/Ibu guru berdasarkan siaran pers tadi pemerintah memastikan bahwa Tunjangan Profesi Guru permanen akan di bayarkan.

Menyikapi kepastian Pencairan Tunjangan Profesi Pengajar Tahun 2020, Persatuan Pengajar Republik Indonesia (PGRI) mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Menkeu, dan Mendikbud yang menjamin setiap pengajar tetap menerima Tunjangan Profesi Pengajar (TPG) sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut siaran pers Kemenkeu melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dijelaskan bahwa meski ada penurunan anggaran, pemerintah menjamin tunjangan yang akan diberikan pada pengajar nir akan mengalami pemotongan.

Menurut Kepala Biro Komunikasi & Layanan Informasi, Rahayu Puspasari, ?Penyesuaian alokasi pada Perpres 54 tahun 2020 nir akan mengganti ketersediaan dana tunjangan guru atau TPG?. Penurunan anggaran disesuaikan menggunakan sisa dana pada kas wilayah & jumlah target penerima. Menurut Rahayu, sejauh ini masih ada residu dana tunjangan guru yg berada di kas wilayah buat tahun anggaran 2019 sebanyak Rp. 2,98 triliun. ?Informasi ini guna memastikan para pengajar permanen menerima penghargaan dan tunjangan sinkron peraturan perundangan?, ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi membicarakan apresiasi dan terima kasih sebanyak-besarnya atas agunan pemerintah ini sebagai akibatnya pengajar mendapatkan kepastian akan pemenuhan haknya sesuai peraturan yg berlaku. ?Kami, atas nama seluruh pengajar Indonesia berterima kasih atas perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak para guru, lantaran TPG ini memang sangat diperlukan para guru.

?Bagaimanapun mereka memiliki keluarga yang harus permanen dipenuhi kebutuhan konsumsinya, buat membayar sekolah anak-anaknya, & juga membayar keperluan lainnya?, ujar Unifah. Lebih lanjut, Unifah berharap supaya pemerintah mengalokasikan pula bonus pengajar honorer swasta dan Pemda tetap membayar insentif pengajar honorer pada sekolah negeri.

Sebelumnya, pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur & Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020, pemerintah melakukan pemotongan aturan TPG berdasarkan 53,83 triliun sebagai 50,88 triliun dalam rangka realokasi anggaran untuk penanganan wabah virus covid-19. Jadi dari penjelasan menurut Kemenkeu, hal tadi dikarenakan masih ada sisa dana di kas wilayah yg dari berdasarkan tahun aturan sebelumnya.