JUKNIS TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) KEMDIKBUD TAHUN 2020

 Juknis Penyaluran (Pencairan) TPG Guru PNS Kemdikbud Tahun 2020

Petunjuk Teknis – Juknis Penyaluran (Pencairan) TPG Guru PNS Kemdikbud Tahun 2020. Acuan atau pedoman dalam Penyaluran atau Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi Guru yang terbaru adalah Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Ini berarti jika tidak terbit aturan baru yang mengatur Penyaluran atau Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), maka ketentuan penyaluran tunjangan profesi guru masih mengacu pada Permendikbud di atas.

Dalam Permendikbud tadi dinyatakan bahwa Petunjuk teknis penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Pengajar pegawai negeri sipil wilayah merupakan panduan bagi Kementerian & Pemerintah Daerah pada menaruh Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, & Tambahan Penghasilan pada Pengajar pegawai negeri sipil daerah. Adapun yang dimaksud Pengajar pegawai negeri sipil, mencakup:

a. Guru;

b. Guru yg diberi tugas sebagai ketua satuanpendidikan;

c. Guru yang menerima tugas tambahan; dan

d. Guru yg diangkat sebagai pengawas satuanpendidikan.

Pengajar yang diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan diberikan Tunjangan Profesi hingga dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur Tunjangan Profesi pengawas satuan pendidikan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis – Juknis Penyaluran (Pencairan) TPG Guru PNS Kemdikbud – Kemendikbud Tahun 2020mengacu pada Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019, Guru pegawai negeri sipil daerah yang menerima Tunjangan Profesi harus memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi. Tunjangan Profesi diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.  Besaran Tunjangan Profesi dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapaun Penyaluran Tunjangan Profesi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.  Penyaluran harus sesuai dengan tahapan penyaluran Tunjangan Profesi.

Petunjuk Teknis – Juknis Penyaluran (Pencairan) TPG Guru PNS Kemdikbud Tahun 2020mengacu pada Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019, ditegaskan bahwa Kriteria penerima Tunjangan Profesi dan tahapan penyaluran Tunjangan Profesi adalah sebagai berikut

Adapaun persyaratan pengajar yang berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) merupakan menjadi berikut:

a. Berstatus menjadi Guru PNSD yg mengajar dalam satuan pendidikan yg tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada bawah binaan Kementerian. Adapun Tunjangan Profesi Pengajar pendidikan kepercayaan dibayarkan oleh Kementerian Agama;

b. Aktif mengajar menjadi Guru mata pelajaran/Pengajar kelas atau aktif membimbing menjadi Pengajar bimbingan konseling/Pengajar teknologi warta dan komunikasi dalam satuan pendidikan, sinkron dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yg dimiliki;

c. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;

d. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yg diterbitkan oleh Kementerian;

e. Memenuhi beban kerja Pengajar PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Memiliki nilai output evaluasi kinerja paling rendah dengan sebutan ?Baik?;

g. Mengajar pada kelas sinkron rasio Pengajar dan anak didik sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Pengajar yang diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan yang belum menerima Tunjangan Profesi Pengawas sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. Tidak terikat menjadi tenaga tetap dalam instansi selain satuan pendidikan bagi Guru PNSD atau dinas pendidikan bagi pengawas satuan pendidikan.

Pengecualian terhadap  Ketentuan kriteria pemenuhan beban kerja Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada angka huruf e tidak berlaku bagi Guru PNSD dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Guru PNSD yg mengikuti acara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) menggunakan pola Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan ketentuan Diklat di dalam/luar negeri dilaksanakan paling banyak 600 (enam ratus) jam atau selama 3 (3) bulan dan mendapat biar /persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian menggunakan menyediakan pengajar pengganti yg relevan;

dua) Pengajar PNSD yang mengikuti program pertukaran Pengajar PNSD &/atau kemitraan, dan mendapat biar /persetujuan menurut pejabat pembina kepegawaian menggunakan menyediakan pengajar pengganti yang relevan; &/atau

Khusus Pengajar Garis Depan (GGD) yang diangkat pada tahun 2017 atau Guru PNSD yg diangkat menurut kepentingan nasional dan merta menerima Tunjangan Profesi sampai menggunakan tahun 2019. Namun Mulai tahun 2020 ini, GGD hanya berhak buat menerima Tunjangan Profesi jika memenuhi kriteria persyaratan penerima Tunjangan Profesi.

Ketentuan besaran TPG berdasarkan Petunjuk Teknis – Juknis Penyaluran (Pencairan) TPG Guru PNS Kemdikbud (Kemendikbud) Tahun 2020mengacu pada Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019, bagi Guru yang berstatus CPNSD, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokoknya, sedangkan bagi guru yang berstatus PNSD, dibayarkan setara dengan satu kali gaji pokok.

Berikut ini Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi

1. Pemutakhiran data pada Dapodik

a. Pengajar PNSD didampingi operator sekolah menginput &/atau memperbarui data Pengajar PNSD dengan benar melalui pelaksanaan Dapodik, terutama data sekolah induk, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, lepas lahir, dan status kepegawaian (PNS/bukan PNS).

B. Penginputan &/atau pembaruan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan ketentuan menjadi berikut:

1) mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berkenaan buat pembayaran Tunjangan Profesi semester I tahun berkenaan; dan

2) mulai bulan Juli hingga dengan bulan September tahun berkenaan buat pembayaran Tunjangan Profesi semester II tahun berkenaan.

C. Kebenaran data yang telah diinput &/atau diperbarui sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi tanggung jawab Pengajar PNSD yg bersangkutan.

D. Pengajar PNSD dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengakses data Pengajar PNSD secara daring (online) pada berita Guru dan Tenaga Kependidikan (berita GTK) yang dapat diakses melalui halaman (website) & & aplikasi telepon cerdas (smartphone).

E. Pengajar PNSD memastikan nominal honor pokok terakhir dengan benar sinkron dengan data Badan Kepegawaian Negara. Nominal Tunjangan Profesi yg akan tertera dalam SKTP adalah honor utama sinkron menggunakan golongan ruang dan masa kerja yg tertera pada database Badan Kepegawaian Negara yang dapat ditinjau dalam informasi GTK. Apabila masih ada disparitas gaji utama yang tertera pada gosip GTK dengan data yg dimiliki sang Guru, maka Guru yg bersangkutan harus memperbaiki golongan ruang & masa kerja di Badan Kepegawaian Negaramelalui Badan Kepegawaian Daerah.

F. Jika data yg ditampilkan dalam gosip GTK masih terdapat kesalahan, maka Guru PNSD dapat memperbaiki melalui Dapodik sebelum SKTP Guru PNSD yang bersangkutan terbit.

Untuk mengetahui Cek SKTP atau Cek Info GTK (baca disini)

2. Sinkronisasi data pada Dapodik

Informasi pada berita GTK telah dinyatakan kebenarannya pada Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah disetujui oleh kepala sekolah pada waktu sinkronisasi Dapodik.

3. Verifikasi & Validasi Data

a. Pengajar PNSD menyerahkan bukti cetak/print out isu GTK yg sudah tertulis ?Status validitas data Tunjangan Profesi VALID? Pada bagian atas page gosip GTK dan sudah ditandatangani Pengajar PNSD yg bersangkutan kepada dinas pendidikan sinkron menggunakan kewenangannya.

B. Dalam hal dinas pendidikan sudah mengetahui bahwa data Pengajar PNSD sudah ?VALID? Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dinas pendidikan bisa langsung melakukan pembuktian dan validasi data.

C. Dinas pendidikan sinkron dengan kewenangannya melakukan pembuktian & validasi data dalam bulan Maret buat penerbitan SKTP Semester I dan bulan September buat penerbitan SKTP Semester II.

D. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya memastikan nominal gaji utama terakhir Guru PNSD yang bersangkutan telah sahih sesuai dengan data Badan Kepegawaian Negara.

4. Pengusulan data Guru PNSD yang berhak menerima Tunjangan Profesi

Dinas pendidikan sinkron dengan kewenangannya mengusulkan data Pengajar PNSD yg berhak menerima Tunjangan Profesi melalui Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-Tun) jika data Guru PNSD tadi pada gosip GTK sudah valid.

5. Penerbitan dan Penyampaian Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP)

Sumber data yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) adalah Dapodik modern.

A. Kementerian melalui Direktorat Jenderal menerbitkan SKTP berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sinkron menggunakan kewenangannya selesainya dilakukannya proses pembuktian & validasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

B. SKTP diterbitkan sebanyak 2 (2) tahap dalam satu tahun dengan ketentuan menjadi berikut.

1) SKTP termin 1 (satu) terbit dimulai dalam bulan Maret pada tahun berkenaan, berlaku buat pembayaran Tunjangan Profesi semester I dalam bulan Januari hingga dengan bulan Juni (6 bulan) tahun berkenaan; &

2) Sedangkan SKTP tahap 2 (dua) terbit dimulai pada bulan September pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Profesi  semester II pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember (6 bulan) tahun berkenaan.

C. SKTP yang diterbitkan sang Kementerian dapat diunduh sang dinas pendidikan sinkron dengan kewenangannya melalui pelaksanaan SIM-Tun.

Ketentuan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG)

a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membayar Tunjangan Profesi Pengajar PNSD selesainya memastikan Pengajar PNSD bersangkutan hadir dan telah melaksanakan tugasnya di sekolah sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Setelah terbit SKTP, Pemda wajib membayarkan setiap triwulan Tunjangan Profesi, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesudah diterimanya dana Tunjangan Profesi pada rekening kas generik wilayah (RKUD) sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundangundangan.