Greenland Hadapi Dilema Kedaulatan AS dan Perubahan Iklim

byHutomo

DESC: Anggota parlemen Greenland menyuarakan kekhawatiran kedaulatan atas AS, sementara ilmuwan merasa tak nyaman menyaksikan dampak perubahan iklim yang drastis. Artikel ini mengupas tantangan ganda Greenland.
KEYWORDS: Greenland, Kedaulatan, Arktik, Amerika Serikat, Perubahan Iklim, Ilmuwan, Geopolitik, Otonomi, Mencairnya Es, Lingkungan
ARTICLE:

Greenland di Persimpangan: Kedaulatan, Krisis Iklim, dan Masa Depan Arktik

Dalam beberapa waktu terakhir, Greenland, pulau terbesar di dunia yang sebagian besar diselimuti es, menjadi pusat perhatian global akibat dua isu krusial yang saling terkait: kekhawatiran serius akan kedaulatan yang diutarakan oleh anggota parlemennya terhadap kehadiran dan sikap Amerika Serikat di wilayah Arktik, serta pengakuan para ilmuwan yang “merasa sangat tidak nyaman” menyaksikan percepatan perubahan iklim yang dramatis di sana. Anggota parlemen Greenland, Aaja Chemnitz Larsen, menyuarakan keprihatinan bahwa Komisioner Arktik AS dianggap meremehkan isu kedaulatan Greenland, sebuah sentimen yang mencerminkan ketegangan geopolitik yang berkembang di Kutub Utara. Bersamaan dengan itu, para ilmuwan yang bekerja di lapangan terus-menerus dihadapkan pada realitas suram berupa pencairan gletser dan es laut yang belum pernah terjadi sebelumnya, memicu pertanyaan mendalam tentang masa depan ekologis dan sosial pulau ini serta dampaknya terhadap planet kita.

Daftar Isi

Kekhawatiran Kedaulatan yang Meruncing di Greenland

Kedaulatan adalah inti dari identitas nasional dan pemerintahan mandiri. Bagi Greenland, yang memiliki status otonomi dalam Kerajaan Denmark, isu kedaulatan memiliki bobot historis dan politis yang signifikan. Pernyataan dari Aaja Chemnitz Larsen, seorang anggota parlemen dari partai Inuit Ataqatigiit, yang mengkritik Komisioner Arktik AS karena dianggap meremehkan kekhawatiran kedaulatan Greenland, menyoroti ketegangan yang mendalam. Larsen menekankan bahwa ada perbedaan mendasar antara cara AS memandang kehadirannya di Greenland, terutama di pangkalan udara Thule, dan bagaimana Greenland memandang dirinya sebagai entitas yang berdaulat dan berhak atas penentuan nasib sendiri.

Kritik ini bukan sekadar insiden diplomatik kecil; ia mencerminkan perjuangan yang lebih besar bagi Greenland untuk mendapatkan pengakuan dan rasa hormat yang pantas atas haknya untuk mengelola wilayahnya sendiri. Kehadiran militer AS di Thule, yang telah ada sejak Perang Dingin, seringkali menjadi simbol ambiguitas dalam hubungan ini. Meskipun pangkalan tersebut dioperasikan berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh Denmark, Greenland memiliki kekhawatiran yang sah mengenai dampak jangka panjang terhadap lingkungan, masyarakat lokal, dan, yang terpenting, kedaulatan mereka. Persepsi bahwa AS tidak sepenuhnya memahami atau menghargai sensitivitas ini dapat memperdalam ketidakpercayaan dan menghambat kerja sama yang lebih luas di Arktik.

Jejak Sejarah dan Ambisi Geopolitik Amerika Serikat di Arktik

Keterlibatan Amerika Serikat di Greenland dan wilayah Arktik bukanlah hal baru, melainkan telah berakar jauh dalam sejarah strategis. Pangkalan Udara Thule, yang dibangun pada tahun 1951, adalah salah satu instalasi militer AS paling utara dan memainkan peran krusial dalam sistem pertahanan rudal balistik AS selama Perang Dingin. Lokasinya yang strategis memungkinkan pemantauan ruang udara yang vital dan proyeksi kekuatan di wilayah kutub. Namun, keberadaan pangkalan ini selalu menjadi sumber diskusi, khususnya setelah Greenland memperoleh status pemerintahan sendiri (Home Rule) pada tahun 1979 dan kemudian Otonomi Penuh (Self-Rule) pada tahun 2009.

Dalam beberapa tahun terakhir, minat AS terhadap Greenland kembali memanas, terutama selama pemerintahan Donald Trump yang bahkan sempat menyatakan minat untuk membeli pulau tersebut. Meskipun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah dan memicu gelombang kritik, insiden ini secara jelas menggarisbawahi pandangan AS terhadap Greenland sebagai aset strategis yang signifikan, baik dari segi militer maupun potensi sumber daya alamnya. Sejak saat itu, AS telah meningkatkan kehadiran diplomatiknya di Greenland, membuka konsulat di Nuuk, ibu kota Greenland, dan mengalokasikan bantuan pembangunan. Langkah-langkah ini, meskipun dikemas sebagai upaya untuk memperkuat hubungan bilateral, seringkali dipandang oleh sebagian pihak di Greenland sebagai upaya untuk memperkuat pengaruh AS dan mengamankan kepentingannya di wilayah yang semakin kompetitif ini.

Arktik secara keseluruhan telah menjadi arena geopolitik yang penting. Dengan mencairnya es laut, rute pelayaran baru menjadi lebih mudah diakses, membuka potensi eksploitasi sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan mineral. Rusia telah secara agresif memperkuat kehadiran militernya di Arktik, sementara Tiongkok juga menunjukkan minat yang meningkat dalam “Jalur Sutra Kutub” mereka. Dalam konteks ini, AS memandang Greenland sebagai kunci penting untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan dan melindungi kepentingannya di wilayah tersebut, yang tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan dan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Greenland.

Peran Denmark dan Aspirasi Kemerdekaan Greenland

Hubungan Greenland dengan Denmark adalah kompleks dan berlapis-lapis. Sebagai bagian dari Kerajaan Denmark, Greenland memiliki otonomi yang luas dalam banyak hal, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya. Namun, urusan luar negeri dan pertahanan masih berada di bawah kendali Kopenhagen. Struktur ini menciptakan dilema bagi Greenland: di satu sisi, mereka menikmati dukungan finansial dan politik dari Denmark; di sisi lain, aspirasi untuk kemerdekaan penuh terus bergelora di kalangan penduduknya.

Aspirasi kemerdekaan ini bukan tanpa alasan. Sejarah kolonial, perbedaan budaya, dan keinginan untuk sepenuhnya mengontrol kekayaan alam mereka sendiri telah mendorong gerakan kemerdekaan. Namun, tantangan ekonomi adalah penghalang utama. Greenland sangat bergantung pada subsidi tahunan dari Denmark, yang merupakan sebagian besar dari anggaran pemerintahannya. Untuk mencapai kemandirian, Greenland perlu menemukan sumber pendapatan yang signifikan, dan di sinilah potensi eksploitasi sumber daya alam—seperti mineral tanah jarang atau minyak—menjadi topik perdebatan panas.

Sumber: https://news.google.com/rss/articles/CBMiogFBVV95cUxQbU53M1pzcU9tUXZLcUk3ekQ2U240QjNtNjUxaFplRExLb2NiSFQ0LThyTGdDdVVVR18wZlp4a21wVkZ5Y05DM19UM0YwNXoxcGxRY2cyYUwya0hERzUxTXFqU3phcFZDTGFVa3BxdHJDRXBSZmJDcDFmSm1EczVLU0JTakFRWWI0dERIaDN0OWl5Ymd5aTNTcXNKSzlINFQ2YUE?oc=5

Related Posts